-->

Judul Skripsi Hukum Pidana Paling Lengkap ( Kekinian, Terbaru, Mudah ACC )

Judul Skripsi Hukum Pidana - Halo sobat vestitijaya, Selamat datang kami ucapkan diblog kami. Apakabar hari ini? semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya.. amiin. Nah pada kesempatan kali ini kami akan berbagi ide dan referensi judul skripsi jurusan hukum pidana terlengkap yang bisa kalian pilah dan pilih sesuai dengan keinginan kalian yang kalian anggap mudah

Apa itu Hukum Pidana?

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. (Wikipedia)

Hukum Pidana adalah hukum yang berhubungan dengan tindakan kriminal dan kejahatan sosial. Berbeda dengan Hukum Perdata yang memungkinkan pihak terdakwa untuk menyelesaikan konflik dengan cara memberikan kompensasi dalam bentuk material, Hukum Pidana mengharuskan pihak terdakwa untuk dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bila disampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana, Hukum Pidana identik dengan hukum penjara.

Judul Skripsi Hukum Pidana Paling Lengkap ( Kekinian, Terbaru, Mudah ACC )


Nah berikut beberapa ide dan kumpulan Judul Skripsi Hukum Pidana :

Akibat Hukum Dari Penyitaan Yang Tidak Sah Menurut Hukum Tersangka Berhak Menuntut Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Melalui Lembaga Praperadilan.

Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan Berencana.

Analisa Hukum Mengenai Eksistensi Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 

Analisa Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona 

Analisa Yuridik Terhadap Sistem Pembuktian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. 

Analisa Yuridis Penarikan Kembali Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Penyidikan. 

Analisis Putusan Sanksi Pidana Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri .................) 

Analisis Tentang Putusan Mahkamah Agung Dalam Proses Peninjauan Kembali Yang Menolak Pidana Mati Terdakwa Hanky Gunawan Dalam Delik Narkotika 

Analisis Yuridis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan (Studi Putusan PN ................. No: 2068/Pid. B/2005/Pn.Jak.Sel) 

Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif ................. Sebagai Wujud Hukum Berkeadilan Gender 

Aspek Hukum Pidana Dalam Pemanfaatan Kayu Jadi Bukan Milik Negara

Aspek Pidana Pada &Quot;Perdagangan Seks&Quot; Tingkat Tinggi.

Batas-Batas Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Pidana

Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup.

Dampak Disparitas Pidana Terhadap Proses Pembinaan Narapidana. 

Eksistensi Dan Penerapan Uu No. Ll/Pnps/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi Sebagai Sumber Hukum Positif Di .................

Eksistensi Rekonstruksi Sebagai Sarana Memperkuat Alat Bukti Guna Mengungkap Tindak Pidana

Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menaggulangi Mal Praktek Medik Di Bidang Kedokteran

Fungsionalisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Hubungan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Yang Mempunyai Sanksi Pidana Di Propinsi .................

Fungsionalisasi Sistim Pembinaan Narapidana Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan

Hak Tolak Di Dalam Delik Pers.

Halangan Poligami Bagi Pria Beragama Islam Setelah Berlakunya Undang – Undang No. 1/1974 Ditinjau Dari Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Harmonisasi Antara Kepolisian, Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kpk) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di .................

Implikasi Uji Materil Mengenai Batas Usia Anak Dalam Proses Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana (Kajian Terhadap Putusan: Nomor 1/PUU-VIII/2010) 

Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah (Studi Di Satlantas Polresta Medan) 

Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Study Putusan Nomor 600/PID.B/2009/PN.Mdn) 

Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. 

Kebijakan Hukum Pidana (Dalam Penanggulangan) Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana

Kebijakan Hukum Pidana Asas Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Pencurian Dan Pengangkutan Kayu Ilegal Menurut Uu No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kenakalan Anak-Anak Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Pelanggaran Pelayaran Menurut Uu No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran.

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah.

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan, Nilai Keadilan, Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik). 

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Sh Penyalahgunaan Kartu Kredit

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Kota .................)

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Abortus Provokatus Kriminal

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Sh Di Bidang Merek

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pembujuk (Uitlokker) Sebagai Bentuk Penyertaan Dalam Tindak Pidana

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja/Buruh Indonesia Dalam Kaitan Dengan Hak Asasi Manusia. 

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kontribusi Pembaharuan Hukum Pidana.

Kebijakan Legislatif Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Dan Aplikasinya

Kebijakan Nonpenal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan (Studi Tentang Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan.

Kejahatan Komputer Serta Tinjauan Yuridisnya. 

Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Di Bawah Umur ( Studi Putusan PN No. 609/Pid.B/2011/PN Mdn ) 

Konflik Hukum Antara Korupsi Dengan Pencurian (Tinjauan Kasus Perbuatan Pidana Menurunkan Angka-Angka Kwh Meter Dan Penerapan Hukum Yang Tepat).

Lembaga Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Terhadap Penyelenggaraan Hukum Pidana Dalam Rangka Pelaksanaan Ham

Lembaga Swadaya Masyarakat Sebagai Pihak Ketiga Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan. 

Malpraktek Kedokteran Sebagai Delik Kulpa.

Manipulasi Pajak Perusahaan Merupakan Tindak Pidana Korupsi. 

Noodweer E.................ces Dalam Kasus Homoseks Yang Mengakibatkan Tewasnya Korban. 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 (Studi Terhadap Kasus &Quot;Oki&Quot;).

Pemakaian Bilyet Giro Sebagai Suatu Sarana Dalam Melakukan Tindak Pidana Penggelapan. 

Pemanfaatan Lembaga Praperadilan Dalam Usaha Penegakan Hukum Lingkungan (Tinjauam Yuridis Atas Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri ................. No. 1/Pra/Pid/1994/Pn.Mkt.). 

Pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers Majalah Mingguan Tempo, Editor, Dan Tabloit Detik Serta Permasalahan Hukumnya.

Pembunuhan Berencana Sesuai Dengan Yang Diatur Dalam Pasal 340 Kuhp. 

Pemidanaan Korporasi Di Indonesia Berdasarkan Pa5Al 15 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi. 

Penanggulangan Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet Dengan Hukum Pidana

Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polsek .................

Pencurian Ikan Di Pasar Ikan .................

Pencurian Listrik Bukan Merupakan Tindak Pidana Korupsi. 

Penerapan Pidana Denda Dalam Hukum Pidana (Studi Pelanggaran Lalu Lintas Di Medan) 

Penerapan Pidana Denda Sebagai Alternatif Dari Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek 

Penerapan Undang – Undang Tindak Pidana Ekonomi Terhadap Pengangkut Rontokan Bunga Cengkeh Antar Daerah Tanpa Ijin. 

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 675/Pid.B/2010/PN.Mdn dan Putusan No. 1.366/Pid.B/2011/PN.Mdn) 

Pengaturan Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Perkara Pidana Dalam Hubungannya Dengan Praperadilan Hak-Hak Tersangka Menurut Undang-Undang No. 8 / 1981

Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi Menurut Uu No. 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana.

Penggunaan Instrumen Anti Pencucian Uang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi 

Penyalahgunaan Hak Imunitas Oleh Agen Diplomatik (Suatu Studi Kasus Penyelundupan Obat Terlarang Oleh Agen Corps Diplomatik ................. Di .................

Penyidikan Dalam Hal Tertangkap Tangan.

Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa Dalam Hal Tidak Diterbitkan Bukti Kepemilikan Yang Sah Atas Jual Beli Mobil Tadahan. 

Perbuatan Melawan Hukum Materil Berfungsi Positif Dan Berfungsi Negatif Dalam Tindak Pidana Korupsi 

Perkembangan Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.

Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Ditinjau Dari Aspek Asasi . Manusia

Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Yang Berakibat Mati

Perlindungan Hukum Bagi Wanita Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Toerino, Sh Narkotika Dalam Proses Peradilan Pidana

Pertanggungjawaban Pidana Anggota Abri Dalam Kasus Pembunuhan.

Pertanggungjawaban Pidana Anggota Abri Dalam Kasus Penganiayaan Terhadap Orang Sipil. 

Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Kabel Beraliran Listrik Untuk Melindungi Kolam Ikan Dari Pencurian Yang Berakibat Matinya Orang. 

Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Oknum Polri 

Praperadilan (Kasus Kapal Dagang Asing Mv. Cherry Navee Di Pengadilan Negeri .................). 

Profesionalisme Dan Kemandirian Polisi Di Bidang Penyidikan Sebagai Sub System Peradilan Pidana

Sinkronisasi Kebijakan Legislatif Tentang Kewenangan Penyidikan Perkara Pidana Dan Implementasinya Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Integral

Surat Dakwaan Menurut Kuhap Dan Permasalahannya

Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Kredit Macet ( Pada P.T. ................. Cabang ................. ). 

Tindak Pidana Perkosaan Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana 

Tindak Pidana Perusakan Pada Program Dan Data Komputer. 

Tinjauan Aspek Kriminologi terhadap Kenakalan Anak Jalanan di Kota .................

Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Terhadap Anak Kandungnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri ................. Nomor : 179/Pid.Sus/2012/PN.Ta) 

Tinjauan Kritis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi

Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Di .................

Tinjauan Yuridis Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law 

Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Dan Kedudukan Internet Protokol Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) 

Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi 

Tolok Ukur Unsur Delik Culpa Pasal 359 Kuhp. 

Upaya Penyelesaian Kasus Biskuit Beracun. 


.

Gimana ada yang kalian suka dari banyaknya judul skripsi diatas? Itulah beberapa ide dan referensi yang dapat kami berikan tentang " Judul Skripsi Hukum Pidana Paling Lengkap ( Kekinian, Terbaru, Mudah ACC ) ". Semoga bermanfaat dan jangan lupa sedikit dimodifikasi dan edit judulnya agar lebih unik dan tidak sama persis.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel